Opini tentang Pelayanan Publik di Dukcapil Biak Numfor
___
Sejak 2009 Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah meluncurkan program KTP elektronik atau e-KTP dengan ditunjuknya empat kota sebagai proyek percontohan nasional. Keempat kota tersebut adalah Padang, Makassar, Yogyakarta dan Denpasar. E-KTP adalah KTP berbasis NIK secara nasional yang dibuat secara elektronik dan berfungsi secara komputerisasi serta memiliki spesifikasi dan format KTP nasional, sebagai identitas resmi penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota. Program e-KTP ini juga merupakan salah satu implementasi dari e-Government. Apa itu e-Government? E-Govenrment didefinisikan sebagai suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan, dimana pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi komunikasi dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jadi, pada dasarnya pelayanan publik yang berbasis teknologi adalah wujud dari pemerintahan elektronik sebab melihat pasang surutnya revolusi dunia sangat memungkinkan untuk mengkreasikan semua sistem entah itu pemerintahan, pendidikan atau ekonomi dengan teknologi yang mumpuni. Kiranya definisi diatas dapat mengantarkan pembaca untuk memahami pengertian dan tujuan dari pada sistem yang telah terlaksana saat ini.
Seperti yang Saya telah jelaskan di awal bahwa latar belakang dari tulisan ini adalah penyampaian pendapat atau opini kepada siapapun terutama pelaksana pemerintahan tujuannya agar efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik bisa tepat manfaat. Keseharian Saya selalu melintasi sepanjang jalan depan kantor Bupati, sering Saya menengok ke sebelah barat untuk melihat jumlah masyarakat yang datang untuk mengurus kepentingan mereka pada instansi pemerintahan. Dari hasil pengamatan yang tidak disengajai ini, jumlah masyarakat yang datang selalu bertambah serta bertahan jumlahnya sehingga menimbulkan beberapa pertanyaan salah satunya “kenapa dari hari ke hari masih saja banyak orang yang mengantri?”. Beberapa pekan lalu Saya juga menjadi bagian dari masyarakat yang mengantri tersebut. Sama halnya, Saya pun juga mengurusi tanda kependudukan yang sebelumnya telah tiada karena kecerobohan Saya. Sempat terlibat dalam percakapan tak terduga dengan beberapa orang disana, berangkat dari situ banyak sekali keluhan dan masukan konstruktif dari masyarakat tentang kepuasan pelayanan. Hal-hal tersebut membuat Saya pribadi tertarik untuk mengeksplorasi segala hal yang berkaitan dengan pelayanan publik. Melakukan literasi ilmiah dan mewawancarai beberapa orang di lokasi telah dilakukan, agar setiap kata ataupun kalimat yang tertulis disini terintegrasi dan tidak miskin makna.
___
Saya yakin betul, pasti dari pihak pemerintahan yang membidangi hal ini sudah memaksimalkan kinerjanya namun dari hari ke hari selalu terjadi gelombang-gelombang populasi yang datang sehingga terciptanya kesibukan yang kronis diantara pelaksana tugas tersebut. Saya sendiri melihat skill multitasking dari para petugas yang dengan sabar melayani tuntutan kepentingan masyarakat, memang benar secara personal rutinitas ini benar-benar membutuhkan keterampilan yang memadahi. Patut diapresiasi!
Ada beberapa masukan yang ditulis untuk mengoptimalkan pelayanan yang guna manfaat dan tepat sasaran.
Pertama, penambahan jumlah petugas pada bagian pelayanan KTP. Saya melihat secara tata kelola, penempatan loket-loket sudah tertata rapi serta jalur pelayanan yang jelas hanya saja masyarakat sering menumpuk pada loket pelayanan e-KTP. Rasanya perlu adanya penambahan personil pada bagian ini, supaya dapat meminimalisir proses pelayanan sehingga proses pengajuan dan pencetakan tidak bertumpu pada satu tempat saja melainkan pada tempat yang berbeda dalam bagian yang tetap sama.
Kedua, adanya koordinasi di pihak distrik dalam meningkatkan warga yang melakukan pembuatan e-KTP. Terdapat sinkronisasi data antara pihak pada tingkat distrik dengan instansi pemerintah dalam hal ini Dukcapil juga salah satu cara untuk mengetahui penduduk mana saja yang belum melengkapi administrasi kependudukannya serta terlaksananya controling and evaluating di setiap wilayah agar pemerintah tahu apa saja kendala yang terjadi dalam proses pengurusannya. Hal ini juga bisa diterapkan dalam lingkup tempat ibadah, sekolah/perguruan tinggi dan tempat-tempat lainnya yang dirasa padat penduduk.
Ketiga, melaksanakan pelatihan kepada petugas. Orientasi pelatihannya mengacu pada keterampilan dalam mengoperasikan alat perekaman dan pencetakan secara maksimal serta pembekalan dalam menanggapi keluhan dan masalah masyarakat yang datang. Dengan dilaksanakan pelatihan secara terus menerus, hal ini secara tidak langsung dapat memajukan sumber daya manusia yang unggul sebab telah ada optimalisasi pada pelaksanan terkait.
Keempat, penambahan jumlah sarana perekaman dan pencetakan serta jumlah blangko. Mungkin baiknya juga pemerintah daerah mengajukan penambahan jumlah sarana teknologi yang menunjang proses pengurusan dan blangko pada pemerintah pusat guna meningkatkan efektivitas pelayanan. Salah satu sebab terjadinya kelonggaran waktu pencetakan adalah jumlah blangko yang tidak dapat menutup besarnya pengajuan e-KTP. Pemerintah juga dapat mempertimbangkan untuk menaruh beberapa alat perekaman dan pencetakan e-KTP di setiap distrik sebagai bentuk efisiensi pelayanan yang sampai pada titik grassrooth (masyarakat akar rumput) agar seluruh pengurusan tidak tertumpu pada satu tempat saja.
Kelima, khusus untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor perlu adanya tata kelola ruang di sekitar halaman kantor. Jumlah penduduk yang datang selalu tak terkontrol maka hal ini juga berpengaruh pada tata ruang halaman kantor yang dipenuhi kendaraan penduduk. Perlu adanya ruang parkiran kendaraan dengan susunan tanah yang beralaskan aspal atau semen beton, serta pembagian jenis parkiran menurut posisi seperti parkiran khusus pegawai dan khusus masyarakat. Bisa juga dibangun sebuah taman dan beberapa tempat duduk agar masyarakat yang mengantri di sekitaran halaman kantor dapat nyaman menunggu dengan fasilitas yang memadahi.
Keenam, di masa pandemi ini apapun urusannya protokol kesehatan tetap berlaku. Kemarin, Saya melihat kesibukan yang super drastis menyebabkan terbaikan protokol kesehatan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Apalagi jumlah penderita virus Covid-19 yang terus meningkat, perlu adanya petugas yang terus mengecek suhu dan memberikan cairan pembersih tangan pada setiap masyarakat serta terus memberikan himbauan tentang penggunaan masker. Poin ini harus terus dilakukan apapun situasinya.
Pemerintah memegang mandat besar yaitu mensejahterakan dan memakmurkan rakyat, maka titik kepuasan rakyatlah yang menentukan apakah pemerintahan telah berhasil atau masih berproses. Setiap pelayanan yang diberikan adalah bentuk memakmurkan rakyat, sebagai bagian dari pembangunan rakyat memiliki hak untuk mengkritik dan berpendapat terhadap jalannya pemerintahan agar adanya pengawasan serta introspeksi pada proses pembangunan yang sedang berjalan. Pemerintah pun wajib mendengarkan setiap masukan yang datang menghampiri. Saya percaya tidak semua masukan dapat direalisasikan secara instan namun harus melalui prosedur yang berlaku, pemerintah juga mempertimbangkan secara menyeluruh apa saja yang perlu di ekspansi demi kesejahteraan rakyatnya. Pelaksana pemerintah juga harus sabar jika terdapat kritikan pedas atau omelan dari rakyat, kadang semua itu bisa sifatnya tertuju pada personalnya bukan hasil kerjanya. Begitu juga dengan rakyat, setiap kewajiban yang mendasari kemajuan pembangunan kiranya harus bisa diikuti karena dibalik semua itu ada tujuan baik buat kemakmuran bersama.
___
Pada bagian ini akan disimpulkan bagaimana strategi yang tepat dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima menurut Saya sebagai penulis. Pertama, penambahan jumlah petugas sehingga proses pengurusan tidak bertumpu pada satu tempat saja. Kedua, optimalisasikan garis koordinasi antara pihak di distrik dengan instansi terkait mengenai sinkronisasi data kependudukan serta bisa diterapkan pada tempat lainnya yang dirasa pada penduduk. Ketiga, melaksanakan pelatihan kepada petugas guna memajukan sumber daya manusia yang mumpuni. Keempat, penambahan jumlah sarana teknologi dan blangkoi yang menunjang proses perekaman dan pencetakan e-KTP. Kelima, tata kelola ruang di sekitaran kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor agar terciptanya suasana yang rapi dan nyaman. Keenam, protokol kesehatan harus diperketat lagi agar terciptanya situasi yang aman dari bahaya pencemaran virus Covid-19. Demikian beberapa poin diatas mengenai strategi optimalisasi pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor semoga berguna bagi siapapun.
___
Sebagai manusia tidak terlepas dari kesalahan, maka Saya mohon maaf jika ada satu dua kata yang tidak berkenan di hati. Jikalau ada yang ingin menambahkan atau menanyakan sesuatu tentang tulisan ini, Saya dengan senang hati membaca dan meresponnya.
Sebelum mengakhiri tulisan ini filsuf Plato pernah berkata :
“ Negara harus bebas dari para penguasa dan para pemimpin yang rakus dan jahat “.
Saya Anugrah Wejai, Salam Perubahan.
Komentar
Posting Komentar