Kosa Kata Politik & Pemerintahan
KOSA KATA POLITIK & PEMERINTAHAN
A
|
|
Abstain
|
Tidak menentukan sikap; tidak memberikan pendapat
|
Aktivis
|
Orang yang bekerja aktif mendorong pelaksanaan sesuatu atau berbagai
kegiatan dalam organisasi
|
Administrator
|
Direktur perusahaan; pengurus; penata usaha
|
Aliansi
|
Ikatan antara dua negara atau lebih dengan tujuan politik
|
Auktorat
|
Orang yang mempunyai kekuasaan mutlak; ditaktor
|
Autokrasi
|
Bentuk pemerintahan dengan kekuasaan mutlak pada seorang
|
B
|
|
Bilateralisme
|
Praktik meningkatkan hubungan dagang antara dua negara dengan cara
membuat perjanjian
|
Bipolaritas
|
Sistem perimbangan kekuatan yang menempatkan negara-negara ke dalam dua
kutub kekuatan yang saling bersaingan & dipimpin oleh satu kekuatan
tertentu
|
Bipolisentrisme
|
Sistem politik internasional yang ditandai dengan pengendoran blok-blok
yang bersaing menjadi aliansi yang tidak begitu kohesif (bersatu padu) &
bangkitnya negara Non-blok yang berpengaruh
|
D
|
|
Daerah perwalian
|
Daerah yang tidak mempunyai pemerintahan sendiri tetapi ditempatkan di
bawah sistem perwakilan PBB
|
Dekonsentrasi
|
Perlimpahan wewenang dari pemerintah, kepala wilayah, instansi vertikal
tingkat atas kepada pejabat daerah
|
Demagogi
|
(Bentuk) Penghasutan terhadap orang banyak dengan kata-kata dusta untuk
membangkitkan emosi rakyat
|
Demagog
|
Pemimpin rakyat yang pandai menghasut dan membangkitkan semangat rakyat
untuk memperoleh kekuasaan
|
Demokrasi
|
Pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan
perantara wakilnya; pemerintah rakyat; dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat
|
Demokrasi
absolut
|
(bentuk) demokrasi yang memberikan kekuasaan tertinggi secara langsung
kepada rakyat
|
Diaspora
|
Masa tercerai-berainya suatu bangsa yang tersebar di seluruh penjuru
dunia dan bangsa-bangsa tersebut tidak memiliki negara, misalnya bangsa
Yahudi yang tersebar di seluruh dunia
|
Diplomasi
megafon
|
Diplomasi saling meneriakan sikap keras, tuduh-menuduh ancam-mengancam
pihak yang bermusuhan
|
Diplomasi
preventif
|
Diplomasi yang berusaha mencegah campur tangan lansung negara besar dalam
krisis yang timbul di dunia ketiga
|
E
|
|
Ekspatriasi
|
Tindakan seseorang untuk meninggalkan tanah air dan berdiam diri
selamanya di negara lain
|
Entente
|
Persetujuan (tidak tertulis) antara dua negara atau lebih dalam melakukan
tindakan atau kebijaksanaan kerjasama
|
F
|
|
Federasi
|
Gabungan beberapa negara bagian yang dikoordinasi oleh pemerintah pusat
yang mengurus hal-hal mengenai kepentingan nasional seluruhnya
|
Filibuster
|
Taktik menguasai sidang melalui pidato yang berkepanjangan dengan tujuan
menggagalkan penetapan suatu undang-undang oleh lembaga legislatif atau untuk
memaksa diterimanya suatu pandangan dari si pembaca
|
G
|
|
Golongan merah
|
Golongan nasrani
|
Golongan putih
|
Golongan muslim
|
Gradualisme
|
Siasat untuk mengadaan perubahan sosial dengan melakukan pembaharuan
khusus yang bertujuan menciptakan masyarakat khusus
|
H
|
|
Hukum darurat
|
Hukum yang disusun oleh suatu negara untuk menghadapi keadaan darurat
|
|
|
I
|
|
Inkonstitusional
|
Bertentangan dengan (melanggar) undang-undang dasar
|
Inspeksi
|
Pemeriksaan dengan seksama; pemeriksaan secara langsung tentang
pelaksanaan peraturan, tugas dan lain
|
institusionalisasi
|
Proses pelembagaan atau pemberian karakter kepada lembaga
|
Integrasi bangsa
|
Penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam kesatuan wilayah
dan pembentukan suatu identitas nasional
|
Integrasi wilayah
|
Pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat atas unit-unit atau wilayah
politik yang lebih kecil yang mungkin beranggotakan kelompok budaya atau
sosial tertentu.
|
Intergnum
|
Masa peralihan dari satu pemerintahan ke pemerintahan lain dalam satu
negeri
|
Internalisasi
|
Penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin, atau nilai sehingga merupakan
keyakinan dan kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai yang diwujudkan
dalam sikap dan perilaku
|
Interpelator
|
Anggota legislatif yang meminta keterangan kepada pemerintah
|
Interpelasi
|
Permintaan anggota badan legislatif kepada pemerintah mengenai kebijakan
pemerintah di bidang tertentu
|
J
|
|
Jaminan
Internasional
|
Perjanjian antarnegara untuk menjaga hak atau kondisi tertentu
|
Jingoisme
|
Rasa kesetiaan dan kecintaan terhadap tanah air secara berlebihan
|
Juru runding
|
Pejabat pemerintah yang pekerjaannya merundingkan masalah negara,
misalnya perdamaian dan perang dengan negara lain
|
K
|
|
Kakostokrasi
|
Pemerintah yang dijalankan oleh orang-orang beriktikad buruk
|
Kampanye hitam
|
Kampanye dengan cara menjelek-jelekan lawan politik
|
Kanan
|
Partai atau golongan yang berhaluan moderat, yaitu berdasarkan asas
keagamaan, kebangsaan, atau tradisi yang sudah ada didalam percaturan politik
dalam negri
|
Kiri
|
Partai atau golongan berhaluan sosialisme yang lama menghendaki perubahan
secara radikal
|
Kapitalis birokrat
|
Orang yang mempunyai kedudukan di dalam lembaga pemerintah atau didalam
organisasi politik yang menyalahgunakan kekuasaan dan kedudukan untuk
memperkaya golongan atau diri sendiri
|
Kartel
|
Gabungan partai politik yang memiliki tujuan sama
|
Kaum
revolusioner
|
Sekelompok minoritas yang terdiri atas berbagai strata sosia, yaitu orang
yang mempunyai ideologi sama dan berjanji akan menentang penindasan,
menghilangkan permainan penguasa dan birokrat
|
Kekebalan
diplomatik
|
Pembebasan seseorang terhadap tuntutan hukum atau terhadap kewajiban
tertentu karena berstatus sebagai diplomat atau staf kedutaan besar suatu
negara
|
Klik penguasa
|
Kelompok yang mengoordinasi dan mengendalikan keputusan sampai di luar
bidang kebijakan
|
Koalisi
|
Kerja sama antara beberapa partai untuk memperoleh kelebihan suara dalam
parlemen
|
Koeksistensi
|
Keadaan hidup berdampingan secara damai antara dua negara (bangsa) atau
lebih yang berbeda atau bertentangan pandangan politiknya
|
Kohabitasi
|
Keadaan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak membentuk
koalisi
|
Komisaris
|
Petugas partai politik pada tingkatan desa
|
Kondominium
|
Negeri (daerah) yang dikuasai bersama
|
Konflik Horizontal
|
Konflik antardaerah atau antarmasyarakat
|
Konflik Vertikal
|
Konflik antara pemerintah pusat dan daerah; konflik antarkelas tertentu
|
Konfrontasi
|
Cara menentang musuh atau kesulitan dengan berhadapan langsung atau
terang-terangan
|
Kongres
|
Pertemuan besar para wakil organisasi (Politik, sosial, Profesi) untuk
mendiskusikan dan mengambil keputusan mengenai pelbagai masalah; rapat besar
|
Kudeta
|
Perebutan kekuasaan (pemerintahan) dengan paksa
|
Krisis
|
Konfrontasi yang intensif dan dahsyat yang terjadi dalam waktu singkat
dan merupakan ganti peperangan dalam era nuklir
|
Krisis legitimasi
|
Memudarnya pengakuan dan dukungan masyarakat kepada peerintah dan
pemimpin
|
L
|
|
Legasi
|
Kedutaan (lebih rendah tingkatannya dari kedutaan besar)
|
Lembaran negara
|
Berita negara
|
M
|
|
Majelis tinggi
|
Badan yang mewakili rakyat yang para anggotanya dapat ditentukan atas
dasar keturunan, penunjukan atau pemilihan
|
Maklumat
pemerintah
|
Pengumuman yang dikeluarkan oleh pemerintah
|
Maklumat
presiden
|
Pengumuman yang dikeluarkan oleh presiden
|
Marhaenisme
|
Paham yang bertujuan memperjuangkan nasib kaum kecil untuk mendapatkan
kesejahteraan hidup
|
Mayoritas mutlak
|
Jumlah suara terbanyak pemilih yang meyakinkan yang dapat dikumpulkan
dalam pengumutan suara untuk menentukan kemenangan
|
Mayoritas tunggal
|
Jumlah suara pemilih yang mencapai 60%-90% yang dapat dikumpulkan oleh
sebuah partai dalam pengumutan suara
|
Mobilitas sosial
|
Perubahan kedudukan warga masyarakat kelas sosial yang satu ke kelas
sosial yang lain
|
Monokrasi
|
Pemerintah yang dijalankan oleh suatu seorang pengusaha
|
O
|
|
Obstruksi
|
Penghambatan yang dilakukan oleh golongan politik tertentu untuk
menghalangi diterimanya suatu undang-undang atau peraturan oleh badan
legislatif
|
Oligarki
|
Pemerintah yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari
golongan atau kelompok tertentu
|
Oportunisme
|
Paham yang semata-mata hendak mengambil keuntungan untuk diri sendiri
dari kesempatan yang ada tanpa berpegang pada prinsip tertentu
|
Oposisi
|
Partai penantang di dewan perwakilan dan mengkritik pendapat atau
kebijakan partai penguasa
|
Otonomi
|
Hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah
tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
pemerintah sendiri
|
P
|
|
Pelobian
|
Bentuk partisipasi politik yang mencakup usaha individu atau kelompok
untuk menghubungi para pejabat pemerintah atau pemimpin politik dengan tujuan
memengaruhi keputusan atau masalah
|
Pembangunan
sosial
|
Keadaan hidup yang harus dipandang dari sudut kualitas yang dilihat dari
pemikiran menyeluruh dan dari sudut kuantitas yang dapat diukur dan diamati
|
Pembaruan sosial
|
Gerakan umum atau hasil khusus untuk menghapuskan kesalahan fungsi sistem
sosial atau bagiannya
|
Pemusatan
|
Perubahan kekuasaan politik dari badan-badan pemerintah daerah ke
pemerintah pusat
|
Pengakuan
de facto
|
Pengakuan teradap suatu pemerintahan yang secara nyata menjalankan
kekuasaan efektif pada suatu negara atau wilayah
|
Pengakuan
negara
|
Proses yang menjadikan suatu kesatuan politik menjadi anggota hukum
internasional
|
Pengakuan
pemerintah
|
Tindakan resmi (seperti tukar-menukar duta besar) yang mengakui adanya
pemerintahan dan berarti kesiapan untuk mengadakan hubungan resmi
|
Penjelasan
nomotetik
|
Penjelasan berdasarkan proporsi umum yang dapat diterapkan
|
Perekrutan
|
Pengangkatan dan pemilihan orang untuk mengisi peran tertentu dalam
sistem sosial berdasarkan sifat dan status
|
Perjanjian
|
Persetujuan (tertulis atau tidak tertulis) yang dibuat oleh dua pihak
atau lebih, masing-masing sepakat akan menaati apa yang tersebut dalam
persetujuan itu
|
Perjuangan
|
Salah satu wujud interaksi sosial, termasuk persaingan, pelanggaran, dan
konflik
|
Perjuangan Kelas
|
Konflik antara satu kelas atau kelompok (proletar, tani, dan sebagainya)
dan kelas lain (borjuis, tuan tanah, dan sebagainya) atau kelompok lain
|
Perlucutan
senjata
sepihak
|
Taktik yang dipakai perunding untuk mengatasi jalan buntu dalam
perundingan perlucutan senjata dengan berusaha mengambil jalan keluar secara
sepihak, dengan tujuan bahwa kalau satu pihak menghentikan pembuatan senjata,
pihak lain diharapkan akan berbuat yang sama
|
Plutokorasi
|
Sistem politik yang dikuasai oleh kaum kaya atau kaum pemilik modal
(kapitalis)
|
Polisentrisme
|
Anggapan bahwa pusat komunisme tidak terbatas pada satu tempat saja,
tetapi terdapat di setiap negara komunis
|
Politik fiskal
|
Tindakan atau kebijakan pemerintah di pusat dan di daerah yang
berhubungan dengan masalah perpajakan
|
Pragmatik
|
Berkenan dengan negara, pemerintah
|
R
|
|
Radikal
|
Amat keras menuntut perubahan (undang-undang, pemerintahan); maju dalam
berpikir atau bertindak
|
Reliabilitas
|
Perihal sesuatu yang bersifat reliabel (andal)
|
T
|
|
Totalitarianisme
|
Sistem pemerintahan yang tidak memberikan kebebasan individu dan
mengontrol seluruh aspek kehidupan individu
|
Trias politika
|
Pengelompokan kekuasaan negara atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan
yudikatif
|
Tsunami politik
|
Goncangan politik yang besar yang biasanya digunakan untuk mengacaukan
stabilitas perpolitikan yang sudah mapan
|
Komentar
Posting Komentar